BANDAR LAMPUNG – Polemik proyek irigasi di Desa Bandar Anom, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, terus bergulir dan menjadi perhatian publik.
Setelah sebelumnya ramai keluhan warga yang menilai proyek tersebut tidak berfungsi, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS) akhirnya memberikan klarifikasi.
Dalam pertemuan dengan awak media, Senin (27/4/2026), Iwan Yuliansah – yang saat proyek berlangsung menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)- menegaskan bahwa proyek tersebut tidak mangkrak, melainkan telah selesai sesuai tahapan.
“Kalau disebut mangkrak atau tidak berfungsi, itu kurang informasi dan tidak benar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proyek tersebut merupakan peningkatan saluran primer irigasi dengan sumber anggaran APBN sekitar Rp97 miliar dan panjang mencapai 93 kilometer. Proyek dimulai pada Desember 2020 dan diselesaikan melalui serah terima pekerjaan (PHO) pada akhir 2023, dengan masa pemeliharaan selama satu tahun.
Namun demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam keresahan warga. Di lapangan, sebagian masyarakat mengaku belum merasakan manfaat nyata dari keberadaan irigasi tersebut.
“Airnya belum terasa sampai ke sawah kami,” ujar S (inisial), petani di Desa Bandar Anom.
Saluran yang terlihat kering dan minim aktivitas memicu anggapan bahwa proyek tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menanggapi hal itu, Iwan menuturkan bahwa sistem irigasi tidak selalu mengalirkan air setiap waktu. Distribusi air disesuaikan dengan kebutuhan, terutama saat musim kemarau, serta melibatkan partisipasi petani dalam pengoperasian pompa.
“Air dialirkan sesuai kebutuhan. Tidak selalu terlihat mengalir setiap saat,” jelasnya.
BBWS juga memastikan pengawasan proyek telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur, mulai dari pelaksanaan hingga masa pemeliharaan.
Meski demikian, perbedaan antara penjelasan resmi dan kondisi yang dirasakan masyarakat menjadi sorotan. Video keluhan warga yang beredar di media sosial memperlihatkan saluran yang tampak belum berfungsi optimal.
Pihak BBWS menyatakan terbuka terhadap kritik dan mengimbau masyarakat untuk melakukan konfirmasi langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Di sisi lain, masyarakat berharap adanya transparansi serta evaluasi lapangan secara terbuka, agar proyek dengan anggaran besar tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi petani.
Polemik ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari rampungnya proyek, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.(Doko)
