Pesawaran | LAMPUNG CITY INFO — Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah keputusan dinilai memunculkan tanda tanya besar, mulai dari penunjukan peserta Muli Mekhanai 2026 tanpa seleksi terbuka hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata yang mencapai Rp2 miliar per bulan.
Plt Kepala Dinas Pariwisata Pesawaran, Hendra Sulistianto, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan PAD sektor pariwisata sebesar Rp2 miliar setiap bulan. Namun, target tersebut dinilai cukup ambisius, mengingat hingga saat ini regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sektor tersebut masih belum disahkan.
Saat dikonfirmasi mengenai mekanisme pengelolaan dan penarikan PAD, Hendra menjelaskan bahwa sistem yang digunakan saat ini masih dilakukan secara manual.
“Pihak pengelolanya langsung transfer ke Bank Lampung dan tidak menggunakan aplikasi SABDA,” ujarnya.
Keputusan untuk tidak lagi menggunakan aplikasi SABDA pun menuai perhatian. Aplikasi tersebut sebelumnya dikembangkan sebagai sistem transparansi pendapatan sektor pariwisata, yang memungkinkan pemantauan data kunjungan dan pemasukan secara real-time, termasuk melalui sistem pembayaran berbasis barcode.
Kini, sistem tersebut tidak lagi digunakan tanpa penjelasan yang jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait arah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan sektor wisata di Pesawaran.
Dari sisi regulasi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Nasir, mengungkapkan bahwa Perda terkait pariwisata masih dalam tahap awal penyusunan.
“Masih di tahap penyusunan naskah akademik,” singkatnya saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).
Sementara itu, Ketua Laskar Merah Putih Markas Cabang Kabupaten Pesawaran, Samsul Bahri, menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada penguatan sektor pariwisata, terutama dalam memanfaatkan momentum pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung.
“Provinsi Lampung sedang mendorong sektor pariwisata, termasuk pembangunan ruas jalan R.E. Martadinata hingga Gigi Hiu. Ini seharusnya jadi peluang besar bagi Pesawaran untuk menyiapkan destinasi dan daya tarik wisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, infrastruktur jalan dengan lebar mencapai sekitar 14 meter atau empat jalur tersebut seharusnya diikuti dengan kesiapan sektor wisata agar mampu meningkatkan daya saing daerah.
Dengan berbagai polemik yang muncul—mulai dari sistem rekrutmen, penghapusan platform transparansi, hingga belum adanya payung hukum arah kebijakan pariwisata Pesawaran kini menjadi perhatian serius publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi terkait alasan penghentian penggunaan aplikasi SABDA maupun dasar perhitungan target PAD sebesar Rp2 miliar per bulan.
