Catatan Lepas Gunawan Handoko
Pengamat kebijakan publik PUSKAP (Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan) Provinsi Lampung
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026 di Istana Negara. Para tokoh senior dari berbagai latar belakang dan keahlian kini berhimpun di lembaga tersebut.
Pelantikan dan komposisi Wantimpres memang menjadi sorotan serta menimbulkan beragam pandangan di tengah masyarakat. Namun, tulisan ini bukan untuk ikut menyoroti atau membully daftar nama yang masuk ke dalam jajaran Wantimpres.
Ketika lembaga ini terbentuk, justru muncul bayangan tentang sosok pewayangan Prabu Kresna, seorang penasihat agung bagi para Pandawa yang dikenal memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan strategi.
Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dan filosofi pewayangan Jawa, terdapat hubungan fungsional yang menarik antara peran Wantimpres dan sosok Prabu Kresna. Secara filosofis, Kresna dapat dipandang sebagai personifikasi ideal dari fungsi dewan pertimbangan.
Wantimpres memiliki fungsi utama memberikan nasihat, masukan, dan pertimbangan strategis kepada Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Sementara Kresna bertindak sebagai penasihat agung, konsultan strategi, sekaligus penuntun moral bagi para Pandawa.
Wantimpres memiliki kedudukan strategis di lingkaran Istana, tetapi tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung atas kebijakan. Perannya berada pada pemberian usulan dan pertimbangan. Hal yang serupa terlihat pada sosok Kresna yang berada di balik layar sebagai pemikir utama, sementara pelaksanaan keputusan tetap berada di tangan Pandawa.
Dari sisi karakter, Wantimpres diisi tokoh-tokoh senior lintas sektor dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan visi kebangsaan. Sementara Kresna dikenal sebagai sosok yang memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, serta kemampuan melihat jauh ke depan.
Wantimpres diharapkan memberikan analisis demi keamanan negara, kesejahteraan rakyat, dan stabilitas nasional. Begitu pula Kresna yang selalu mengarahkan langkah Pandawa agar tetap berada di jalur kebenaran dan kedamaian.
Esensi keberadaan lembaga ini—seperti eksistensi Kresna di sisi Pandawa—adalah memastikan pemimpin negara selalu mendapatkan pertimbangan yang matang, strategis, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, sekaligus menghalau berbagai pengaruh buruk dari pihak-pihak yang dapat mengganggu arah pemerintahan.
Harapan dan analogi tersebut muncul karena secara konstitusional, tugas Wantimpres berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2006 memang bersifat luas dan strategis, yakni memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.
Namun, bagaimana detail operasional sehari-hari dan penugasan khusus yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada 26 anggota Wantimpres periode ini masih menjadi ruang yang diisi oleh harapan publik. Mereka diharapkan dapat menjalankan fungsi ideal layaknya sosok Kresna.
Sejumlah gambaran mengenai arah kerja lembaga ini juga mulai terungkap ke publik. Salah satu anggota Wantimpres yang baru dilantik, Rocky Gerung, menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo bahwa lembaga ini memiliki kedudukan etis, bukan menangani persoalan teknis pemerintahan sehari-hari.
Tugas mereka adalah melihat ekses atau dampak dari kebijakan agar tetap lurus sesuai dengan visi Presiden. Mekanisme kerjanya diibaratkan seperti proses pembuatan surat keputusan: tugas Wantimpres adalah “mengingat dan menimbang”, sementara penetapan dan eksekusi akhir tetap berada di tangan Presiden.
Karena itu, agar tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi, anggota Wantimpres diharapkan mengambil jarak dari peristiwa konkret. Dengan demikian, mereka memiliki ruang kontemplasi yang jernih dan ketajaman dalam membaca persoalan riil di masyarakat.
Dalam konteks tersebut, esensi “berandai-andai” dalam tulisan maupun diskusi pewayangan menjadi relevan. Efektivitas Wantimpres sebagai “Kresna” di dunia nyata bukan dinilai dari seberapa sering mereka muncul di ruang publik atau mengurusi persoalan teknis, melainkan dari seberapa jernih, tajam, dan objektif pertimbangan yang mereka sodorkan di balik pintu ruang kerja Presiden.
Karena itu, menilai efektivitas Wantimpres saat ini rasanya masih terlalu dini mengingat lembaga tersebut baru saja dilantik.
Sebagai lembaga penasihat, Wantimpres juga diwajibkan bekerja dalam “ruang sunyi”. Berdasarkan aturan resmi yang mengacu pada undang-undang, terdapat larangan bagi anggota Wantimpres untuk memberikan keterangan, pernyataan, atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak luar.
Artinya, meskipun proses penunjukan dan komposisi keanggotaan Wantimpres ramai dibicarakan publik, operasional kerja mereka tetap berada di balik layar, sebagaimana sosok Kresna.
Segala bentuk analisis, rekomendasi, maupun nasihat politik, ekonomi, dan hukum bersifat privat dan ditujukan langsung kepada Presiden selaku kepala eksekutif.
Wantimpres bukan komunikator publik. Fokusnya adalah pertimbangan etis dan strategis. Hal ini berbeda dengan menteri atau juru bicara pemerintah yang memiliki tugas mengomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
Seperti yang diungkapkan Rocky Gerung usai dilantik, lembaga ini berfungsi memantau situasi makro dan memberikan masukan etis agar arah kebijakan tetap selaras dengan visi Presiden, bukan ikut campur dalam perdebatan teknis di ruang publik.
Dengan demikian, meskipun latar belakang sejumlah anggotanya sangat vokal dan kerap menjadi pusat perhatian publik, ketika mulai menjalankan tugas memberikan pertimbangan, aktivitas tersebut sepenuhnya harus ditarik dari panggung publik menuju ruang privat kepresidenan.
Tantangan besar bagi 26 anggota Wantimpres adalah membuktikan bahwa anggaran dan kepercayaan yang diberikan berbanding lurus dengan kemajuan tata kelola negara.
Bekerja keras dalam sunyi, membuktikan efektivitas di balik keputusan tata negara. Menjadi “Kresna” yang tidak memegang senjata di medan laga, melainkan sebagai kusir bijaksana yang mengarahkan kereta kebijakan demi tegaknya keadilan.
Semoga.
